KETAPANG, aktual86.my.id — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mulai memicu keresahan serius. Bukan hanya harga yang melonjak, kelangkaan BBM bahkan disebut telah mengganggu aktivitas warga hingga akses siswa untuk bersekolah.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat yang digelar pada 6 Agustus 2026, yang dihadiri para kepala desa se-Kecamatan Simpang Hulu, Camat Simpang Hulu, unsur Polsek, Danramil, tokoh masyarakat, serta perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Keluhan yang disampaikan masyarakat cukup serius. BBM disebut semakin sulit diperoleh, sementara harga di tingkat masyarakat jauh di atas harga yang selama ini diharapkan.
Di pusat Kecamatan Simpang Hulu, harga BBM dilaporkan berada di kisaran Rp16.000-Rp17.000 per liter.
Namun, kondisi di wilayah pedalaman disebut jauh lebih berat.
Kepala Desa Kualan Hulu dalam rapat menyampaikan laporan bahwa harga Pertalite di wilayahnya bahkan mencapai sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter.
Bukan Lagi Sekadar Soal Harga, Siswa Ikut Terdampak
Dampak kelangkaan BBM kini mulai menyentuh sektor pendidikan.
Dalam rapat tersebut disampaikan laporan bahwa sejumlah siswa disebut tidak dapat bersekolah karena kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan transportasi.
Jika kondisi ini terus berlangsung, masyarakat khawatir kelangkaan BBM akan berubah menjadi persoalan sosial yang lebih besar.
PGRI pun ikut menaruh perhatian. Persoalan tersebut kemudian dibahas bersama Camat Simpang Hulu dan para kepala desa untuk mencari langkah konkret menghadapi kelangkaan serta tingginya harga BBM.
Dugaan Penimbunan hingga Tangki Modifikasi Jadi Sorotan
Di tengah kelangkaan, muncul pula dugaan adanya oknum yang melakukan penimbunan atau pembelian BBM dalam jumlah tertentu.
Selain itu, masyarakat menyoroti keberadaan kendaraan dengan tangki yang diduga telah dimodifikasi dan disebut masih melakukan pembelian BBM.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Masyarakat meminta aparat tidak sekadar menunggu laporan, tetapi melakukan pengawasan langsung apabila memang terdapat indikasi penyalahgunaan distribusi BBM.
Sebab, ketika masyarakat umum kesulitan mendapatkan BBM sementara kendaraan tertentu diduga masih bebas melakukan pembelian dalam jumlah besar, pertanyaan mengenai pengawasan distribusi menjadi semakin kuat.
Rapat Alot, Keterbatasan Kuota Dipertanyakan
Pembahasan mengenai solusi BBM juga berlangsung alot.
Sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat menyampaikan usulan untuk memperbaiki pola distribusi BBM di Simpang Hulu. Namun, menurut peserta rapat, belum seluruh usulan mencapai titik temu.
Salah satu alasan yang muncul adalah keterbatasan kuota BBM.
Alasan tersebut kemudian dipertanyakan sejumlah peserta. Pasalnya, masyarakat selama ini menilai stok BBM di SPBU relatif tersedia.
Pertanyaan publik pun sederhana: Jika stok terlihat tersedia, mengapa masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM dan harga di lapangan bisa melonjak hingga Rp30 ribu per liter?
Pertanyaan inilah yang dinilai membutuhkan jawaban dan pemeriksaan secara terbuka dari pihak terkait.
PGRI dan Tokoh Masyarakat Kecewa
Sejumlah anggota rapat, termasuk perwakilan PGRI dan tokoh masyarakat, menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi tersebut.
Mereka menilai persoalan distribusi BBM bukan masalah baru. Bahkan, persoalan serupa disebut telah menjadi perhatian di wilayah Ketapang, termasuk melalui DPRD dan unsur Forkopimda Kabupaten Ketapang.
Karena itu, masyarakat berharap persoalan Simpang Hulu tidak kembali berakhir sebagai sekadar bahan pembahasan rapat.
Warga: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban
Masyarakat meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak SPBU, serta seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah nyata.
Pengawasan distribusi BBM harus diperketat. Dugaan penimbunan, pembelian tidak wajar, maupun penggunaan tangki modifikasi harus diperiksa apabila memang ditemukan indikasinya.
Warga juga meminta distribusi BBM dipastikan adil, tepat sasaran dan tidak dikuasai pihak-pihak tertentu.
Sebab, persoalan ini bukan lagi semata-mata mengenai harga bahan bakar.
Ketika warga kesulitan bekerja, aktivitas ekonomi terganggu, biaya transportasi melonjak, bahkan siswa disebut kesulitan bersekolah, maka persoalan BBM telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Masyarakat Simpang Hulu kini menunggu tindakan nyata, bukan sekadar rapat dan janji.
Pemerintah dan aparat diminta segera menjawab keresahan warga serta memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.
BBM langka, harga melambung, siswa terdampak. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?
Catatan redaksi: Informasi mengenai dugaan penimbunan, penggunaan tangki modifikasi, serta pembelian BBM secara tidak wajar dalam berita ini masih berupa keluhan atau dugaan yang disampaikan dalam rapat dan belum merupakan kesimpulan hukum. Pembuktian sepenuhnya menjadi kewenangan pihak yang berwenang.
Pewarta : Metius
